Diduga ada Praktik Jual-Beli Jabatan, Anies Diminta Seleksi Ulang 1.125 Pejabat

Image
Gubernur Anies Baswedan melantik 1.125 pejabat eselon II, III, dan IV untuk menempati posisi baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di halaman Balai Kota, Senin (25/2/2019) sore. | AKURAT.CO/Yohanes Antonius

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan didesak menyeleksi ulang 1.125 pejabat yang baru dilantik karena adanya dugaan jual beli jabatan oleh oknum. 

Sugiyanto, Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sabtu (2/3/2019), mengatakan seleksi ulang diperlukan untuk membuktikan dugaan jual beli jabatan sebagai isu saja.

“Tapi sebelum diseleksi bentuk terlebih dahulu tim investigasi independen untuk melacak dugaan itu, “katanya.

Dalam tim independen tersebut melibatkan semua pihak yang berkompeten termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sugiyanto mengakui, saat ini pemprov memiliki Posko Pelaporan Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) DKI Jakarta yang ada di seluruh kantor Inspektorat. Tapi keberadaan UPPL tersebut tidak akan efektif.

Gembong Warsono, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta sepakat dengan usul tersebut. “Boleh saja. Tapi kami sebagai dewan akan melakukan klarifikasi menyangkut isu yang makin santer itu, kami akan undang badan kepegawaian daerah” katanya.

Sebelumnya, Inspektorat DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran terkait isu praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam surat itu, Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi meminta kepada siapa pun yang mengetahui praktik curang ini untuk melapor.

Surat edaran yang diterbitkan Inspektorat itu bernomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Atas Penempatan/Perpindahan Pegawai untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Michael, surat itu menjabarkan empat poin. Pertama, dia mengimbau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melapor apabila mengetahui adanya praktik jual beli tersebut. Pada poin kedua, ia meminta Kepala OPD yang terlibat untuk segera melapor ke Inspektorat.

“Mereka yang melapor dianggap sebagai korban pemerasan. Sementara yang tak melapor namun terbukti terlibat di kemudian hari akan diklasifikasikan sebagai pelaku suap,” ujar Michael.

Poin ketiga, inspektorat menyediakan posko pelaporan untuk mereka yang menjadi korban. Pelapor dapat menghubungi Posko Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) DKI yang terletak di seluruh kantor Inspektorat.

Poin keempat, perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dugaan praktik jual beli jabatan ini pertama kali disampaikan anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasbiallah Ilyas. Namun Hasbiallah tidak merinci secara detail ihwal dugaan tersebut. Dia hanya mengatakan mendapat laporan dari kader partainya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menjelaskan,, pihaknya terbuka dengan berbagai kritik. Soal itu terseebut ia mempersilahkan pihak pihak yang memiliki data dan fakta untuk melaporkannya.

Sumber:Akurat.co

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Misbakhun Mendapatkan Tuduhan dan Ternyata Palsu Semua

Gambar
Penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus Misbakhun ini membuat semua tuduhan yang ditujukan kepada Misbakhun tidak terbukti sama sekali, Sebelumnya terdengar kabar bahwa kasus Misbakhun ini adalah Misbakhun korpusi namun pasca penyelidikan terkait kasus Misbakhun , Misbakhun hanya ditahan karena pemalsuan L/C. hal itulah yang membuat banyaknya dukungan terhadap kasus Misbakhun dari puluhan koleganya di DPR, karena tak lepas dari latarbelakang kasus yang dituduhkan terhadap politisi PKS itu, pasalnya banyak yang menduga adanya manuver politik dari rezim saat itu dibalik kasus Misbakhun ini. Dukungan tentu tak akan diberikan apabila kasusnya adalah Misbakhun korupsi atau suap. “Dukungan terhadap kasus Misbakhun mengalir karena proses hukum terhadap dirinya tidak murni karena persoalan hukum. Ada dugaan manuver politik dibaliknya,” ujar pengamat politik Sebastian Salang di Jakarta, Rabu (28/4/2010). Dukungan dari para legislator juga mengalir deras lantaran sempa...
Baca selengkapnya

MIbakhun Sangat Senang Bahwa Dirinya Memang Tak Bersalah Dalam Hal Pemalsuan Dokumen L/C Century

Gambar
Pada tahun 2010 silam,   Misbakhun  se mpat menjadi tersangka pada kasus letter of credit (L/C) fiktif oleh Bank Century. dengan adanya   kasus Misbakhun   ini dengan yang menuding bahwa  Misbakhun korupsi  pada   kasus Misbakhun   itu. Tetapi tudingan itu tidak benar karena terbukti bahwa itu hanyalah kasus perdata bukannya kasus perdata. Misbakhun  menyampaikan bahwa dirinya keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan karena ada masalah dengan partai tersebut ataupun ada kaitannya dengan  kasus Misbakhun  dan skandal Misbakhun korupsi yang menimpa dirinya, itu tidak benar sekali. Misbakhun  yang saati itu sendiri sedang menjabat sebagai anggota Komisi XI dari Fraksi PKS. Tetapi, saat dijatuhkan sebagai tersangka, Fraksi PKS menggantikan  Mukhamad Misbakhun  dengan Muhammad Firdaus melalui Pergantian Antar Waktu(PAW). "Benar bahwa saya sudah berpamitan dengan Presiden PKS, Ustaz Anis Matta, dan...
Baca selengkapnya

La Nyalla Diprediksi Akan Melenggang ke Senayan

Gambar
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), La Nyalla Mahmud Mattalitti saat ditemui di rumah pribadi Ma'ruf Amin, Jl. Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat.[]  | AKURAT.CO/Kosim Rahman  Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, diprediksi akan melenggang ke Senayan pada Pemilihan Legislatif 2019, 17 April mendatang. Sebab, jika dilihat dari tingkat popularitas maupun tingkat kesukaan masyarakat Jawa Timur, La Nyalla terbukti mampu menyalip 28 orang caleg lainnya yang juga akan maju melalui jalur DPD. Hal ini terungkap dari temuan hasil survei yang dilakukan Lembaga Media Indonesia pada tanggal 22 Februari sampai 8 Maret 2019 lalu terhadap masyarakat Jawa Timur. "Tingkat kesukaan masyarakat terhadap La Nyalla mencapai sebesar 88,2% disusul incumbent yaitu Abdul Qadir Amir Hartono sebesar 79,6 %," ujar Peneliti Lembaga Indonesia Survey, T. Permadi, Sabtu (16/3/2019). Sementara pada urutan ketiga, Ahm...
Baca selengkapnya